Bandung, 10 Agustus 2023 — Perumusan kebijakan perlu didukung oleh data yang kredibel agar para pembuat kebijakan dapat mengenali permasalahan secara lebih tepat dan merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran. Terdapat sejumlah penelitian yang berpusat pada anak dan didasarkan pada perspektif anak yang telah dilakukan di Provinsi Jawa Barat yang disusun oleh UNICEF bersama dengan The SMERU Research Institute (SMERU) dan Universitas Islam Bandung (Unisba) di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas. Temuan studi-studi tersebut dapat menjadi masukan penting bagi pembuat kebijakan dalam menciptakan kebijakan atau program terkait anak, khususnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anak. Pentingnya mendengarkan suara anak dalam perumusan kebijakan menjadi tema utama acara Peluncuran Hasil Studi terkait Kesejahteraan Anak dengan tema “Atensi Pemerintah Pusat serta Komitmen Pemerintah Jawa Barat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak secara Holistik” yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, SMERU, dan UNICEF pada hari ini.
Partisipasi Anak Merupakan Salah Satu Kunci Meningkatkan Kesejahteraan Anak
Berbagai program dan kebijakan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak hanya akan berhasil jika didukung oleh data dan bukti tepercaya, termasuk yang memuat suara atau pandangan anak. Penelitian kolaboratif oleh UNICEF, SMERU, dan Unisba ini merupakan salah satu upaya untuk mengangkat suara anak dengan metode yang lebih ilmiah, representatif, dan partisipatif dalam rangka dalam memberikan rekomendasi untuk mempertajam program dan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.
Sepanjang 2022–2023, SMERU telah melakukan beberapa studi tentang anak dengan menggunakan sudut pandang anak. Temuan studi-studi ini mengindikasikan bahwa suara anak, khususnya dari kelompok rentan, sering kali luput dalam potret kebijakan pemerintah. Padahal, kebijakan dibuat untuk anak, tapi anak tidak pernah ditanya apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan inginkan untuk meningkatkan kebahagiaan mereka. Kepala Departemen Penelitian SMERU, Ulfah Alifia, menekankan pentingnya menggunakan perspektif anak dalam perumusan kebijakan kesejahteraan anak. “Dengan mendengarkan suara anak, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang benar-benar memenuhi hak tumbuh kembang anak agar kelak mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berkualitas,” terang Ulfah.
Ketua tim studi yang mengukur kesejahteraan anak melalui sudut pandang anak, Ihsana Sabriani Borualogo dari Unisba menjelaskan, “Kesejahteraan anak sering kali dinilai dari sudut pandang orang dewasa menggunakan indikator objektif yang dapat diobservasi. Informasi ini biasanya dikumpulkan melalui survei berbasis rumah tangga dengan responden kepala keluarga atau orang dewasa.” Praktik ini perlu diubah salah satunya dengan melibatkan anak dalam penelitian agar suara mereka dapat ditangkap.
Sementara itu, Perwakilan UNICEF, Maniza Zaman, mengatakan penelitian seperti ini sangatlah penting karena melibatkan anak secara langsung sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi anak. “UNICEF mengapresiasi Provinsi Jawa Barat karena telah memelopori dan berinisiatif untuk mengumpulkan perspektif anak-anak, terkait kesejahteraan mereka dengan melibatkan anak-anak secara langsung dalam prosesnya,” kata Perwakilan UNICEF Maniza Zaman. “Pendekatan seperti ini sangatlah menghargai pandangan dan potensi anak-anak agar mendorong pemerintah untuk perubahan kebijakan yang menyangkut anak. Ini juga jaminan kepada anak-anak bahwa rekomendasi yang dihasilkan juga mencerminkan kontribusi mereka. Harapan kami model ini dapat membuka jalan bagi provinsi lain di Indonesia untuk memperkuat advokasi pemenuhan hak anak,” tambah Maniza.
Peran Penting Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mendengarkan Suara Anak
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami, mengatakan Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 telah memberikan perhatian khusus pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dengan menetapkan peningkatan kualitas anak sebagai prioritas nasional dalam perencanaan pembangunan. Amich mengapresiasi sebesar-besarnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah mendukung dan memfasilitasi peluncuran hasil studi tentang anak ini. “Terima kasih juga kepada UNICEF, SMERU, dan Unisba yang telah menyusun hasil penelitian terkait kesejahteraan holistik anak yang berfokus pada penilaian anak terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya. Ini upaya yang baik dan dapat menjadi dasar dan acuan bagi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang sehingga kita lebih berperspektif anak, terutama pemangku kebijakan perlu menimbang aspirasi dan hak anak dalam konteks perencanaan dan pembangunan secara keseluruhan,” ujar Amich.
Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Pribudiarta Nur Sitepu pun menyerukan dukungan serupa. Kementerian PPPA selalu berusaha memastikan kebijakan perlindungan anak mencerminkan aspirasi dan kebutuhan subjektif anak. Pelibatan perspektif anak dalam perumusan kebijakan ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut. “Kementerian PPPA sudah mengembangkan wadah untuk menyampaikan aspirasi anak sejak 10 tahun lalu, yang disebut Forum Anak. Kami sepakat forum dari anak, untuk anak, oleh anak ini harus dibentuk oleh pemerintah daerah agar pemerintah daerah akan meningkatkan partisipasi anak dalam perencanaan dan pemantauan pembangunan di daerah.” ujar Pribudiarta.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam pidatonya menegaskan komitmennya dalam menjamin kebutuhan tumbuh kembang anak, baik secara rohani, jasmani, dan sosial melalui sejumlah program secara holistik, dalam arti tidak hanya dari segi materi, tetapi juga dari segi fisik, mental, emosional, dan spiritual. “Jawa Barat memiliki program Masagi yang merealisasikan pendidikan karakter kebudayaan Jawa Barat Niti Surti (belajar merasakan), Niti Harti (belajar memahami), Niti Bukti (belajar melakukan), dan Niti Bakti (belajar hidup bersama). Mudah-mudahan ini menciptakan generasi masa depan yang beriman, berkarakter sehat, cerdas, mencapai kebahagiaan lahir batin,” jelas Ridwan.
Studi-studi ini adalah langkah penting dalam memberikan bukti yang dibutuhkan untuk mendorong dan melaksanakan kebijakan dan program yang lebih efektif dan responsif terhadap anak. Hasil penelitian ini akan membantu dalam memastikan bahwa setiap anak di Jawa Barat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik.
https://www.unicef.org/indonesia/id/kebijakan-sosial/siaran-pers/pembuat-kebijakan-perlu-dengarkan-perspektif-anak-demi-tingkatkan-kesejahteraan-anak
